Pendampingan Masyarakat

Pendampingan Masyarakat

PENGERTIAN PENDAMPINGAN

Mengapa istilah „pendampingan‟ muncul dalam kosakata pengembangan masyarakat?  Barangkali pertanyaan ini perlu kita lontarkan untuk mengingat kembali bagaimana proses kemunculan istilah ini merupakan kritik terhadap cara kerja para petugas penyuluhan (extension worker) yang semata-mata hanya melakukan kegiatan penyampaian informasi dan teknologi kepada masyarakat.  Dari kritik terhadap penyuluhan konvensional seperti ini berkembang istilah petugas penyuluh lapangan/PPL (extension field worker) dengan maksud untuk memberi arti yang lebih luas dari sekedar penyuluhan, tetapi juga diserta pendampingan sosial (misalnya: pendampingan dan pembentukan organisasi seperti kelompok tani). Istilah petugas penyuluh lapangan/PPL saat ini digunakan pemerintah untuk petugas yang bekerja sebagai penyuluhan pertanian. Pada prakteknya, PPL pemerintah ini hanya melakukan kegiatan penyuluhan saja.

Sementara, di kalangan LSM lebih berkembang penggunaan istilah petugas lapangan/PL (field worker) yang tugasnya jauh lebih luas dari hanya sekedar melakukan penyuluhan teknis saja.  Sejalan dengan perkembangan wacana mengenai metodologipendekatan program, istilah petugas lapangan (PL) juga menjadi lebih bervariasi. PL seringkali disebut sebagai pendamping masyarakat atau petugas yang menjalankan sejumlah pekerjaan pengembangan masyarakat.  PL juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PL atau fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pada prakteknya, di kalangan LSM CD, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun disertai penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal. Sedangkan di LSM CO, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk advokasi dan melakukan „perlawanan‟ masyarakat terhadap isu-isu konflik (penggusuran tanah, pelanggaran HAM, pertambangan, lingkungan, dsb.) yang ditujukan kepada pemerintah, industri/swasta, atau kekuatan yang dianggap sebagai „musuh‟ rakyat.  Sebenarnya, perbedaan pendampingan kedua kalangan itu masih merupakan bagian dari dikotomi LSM CD dan LSM CO yang pada tulisan terdahulu sudah dijelaskan^[1]. Dikotomi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pendampingan dipahami sebagai suatu upaya pengembangan masyarakat secara multidimensi.

                                                             

JENIS-JENIS KEGIATAN PENDAMPINGAN

Pendampingan yang dilaksanakan oleh PL/CF meliputi banyak jenis kegiatan.  Kegiatan teknis program (misalnya pertanian) seringkali menjadi kegiatan utama seorang PPL, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program mulai dari perencanaan sampai monev, pengembangan organisasi masyarakat baik berupa kelompok tani, KSM/UB, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum petani atau jaringan pemasaran, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik). 

Dengan semakin luasnya pekerjaan seorang pendamping atau PL/CF, muncul pertanyaan: Apakah sebenarnya tugas utama seorang PL/CF? Apakah sebagai pelaksana transfer informasi dan teknologi (penyuluh) atau sekaligus sebagai ahli (expert) dalam penguasaan teknologi tertentu? Apakah hanya sebagai fasilitator masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang tersedia, karena tugas PL lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi sosial-politik? Apakah tugas PL untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis, ataukah fasilitator pengembangan pembelajaran bersama yang lebih bersifat umum?  Pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya satu per satu dijawab untuk merumuskan apa tugas pendamping/PL/CF dan akhirnya akan diuraikan menjadi jenis-jenis kegiatan pendampingan yang akan dijalankannya.

STRATEGI PEMBERDAYAAN DALAM PENDAMPINGAN

Di kalangan lembaga pengembang program, terdapat semacam keyakinan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan program adalah adanya keberlanjutan setelah lembaga tidak bekerja di suatu masyarakat. Artinya, masyarakat mampu melanjutkan kegiatan setelah lembaga tidak mendampingi. Pengembangan institusi dan kepeloporan lokal biasanya sangat diperhatikan dalam rangka keberlanjutan program (dengan pemikiran bahwa lembaga tidak akan bekerja selamanya di suatu komunitas). Bentuk organisasi masyarakat tersebut antara lain: Kelompok Tani, Forum Petani, UBSP, dan Koperasi^[2]. Dalam strategi “phase-out” (keluar dari sebuah komunitas), LSM sangat memperhatikan apakah organisasi lokal (kelompok dampingannya) masih tetap berjalan apabila ditinggalkan.

Kita harus bertanya secara kritis: Apa sebenarnya yang disebut dengan organisasi masyarakat (organisasi rakyat) itu? Untuk apa masyarakat berorganisasi? Cara kita memaknai hal ini, akan berpengaruh pada cara kerja kita di masyarakat: apakah organisasi masyarakat itu bisa membangun kekuatan masyarakat, atau justru memperdayakan masyarakat (yaitu mengalihkan tanggung jawab pembangunan kepada rakyat dan menjustifikasi perilaku pemerintah yang mengabaikan tanggung jawabnya)? Kalau tidak hati-hati, LSM bisa terjebak pada proses menjerumuskan masyarakat untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pengembangan partisipasi yang digunakan untuk tujuan ini berarti merupakan “mobilisasi” masyarakat agar menjadi pelaksana pembangunan. Seharusnya organisasi masyarakat yang didampingi LSM bisa menjadi model organisasi alternatif dengan kultur dan kepemimpinan demokratis yang bisa ditularkan kepada pihak lain (lembaga-lembaga lokal lainnya). Dari organisasi dampingan LSM tersebut juga dilahirkan kepeloporan lokal atau tokoh-tokoh yang bersikap kritis terhadap praktekpraktek yang tidak partisipatif dan tidak demokratis di komunitasnya. Kritis di sini bukan berarti „radikal‟ dalam pengertian konfrontatif melainkan bersikap sebagai pembaharu dengan cara-cara yang konstruktif.  Terlebih lagi apabila organisasi masyarakat diperbesar dan diperluas (misal: menjadi Forum Petani), diharapkan bisa meningkatkan daya tawar (bargaining position) masyarakat saat kepentingannya berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak lain (terutama pemerintah dan lembaga

•       Kelompok-kelompok yang didampingi LSM (kelompok tani atau lainnya), melahirkan kepeloporan lokal yang mampu mempengaruhi lembaga lain (formal maupun informal)

yang ada di komunitasnya; mereka menjadi pembaharu dan kelompok kritis;

•       Kepeloporan di tingkat komunitas kemudian membentuk organisasi yang lebih besar (forum petani, serikat petani, jaringan KMPH, atau lainnya) yang melahirkan kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengembangkan hubungan, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan berunding dengan pihak-pihak lain (terutama pemerintah dan pengusaha/swasta). 

---

[1] Lihat tulisan yang berjudul “Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat”, “Pelaku dan Praktek Pengembangan Masyarakat”, dan “Paradigma dan Ideologi LSM di Indonesia”. 

[2] Organisasi masyarakat tersebut –baik yang dibentuk oleh LSM maupun yang sudah ada di masyarakat- sering disebut dengan istilah “Organisasi berbasis Masyarakat (OBM)” atau “Community-base Organization (CBO)”. Istilah lain yang popular adalah “Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)” yang diartikan sebagai organisasi pengembangan ekonomi masyarakat, biasanya berupa UBSP, UB, koperasi, dsb.