POWER EMPOWERMENT

POWER EMPOWERMENT

Pemberdayaan berasal dari kata dari bahasa Inggris yaitu empowerment. Empowerment berasal dari kata power yang artinya kuasa. Oleh sebab itu, empowerment berarti “pemberian kekuasaan”. Dalam bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti mampu, namun dalam konteks ini, pemberdayaan lebih berarti mempunyai kuasa terhadap suatu hal. Hal ini berakar dari premis bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan absolut adalah seorang diktator. Sebaliknya, seseorang yang secara memiliki kekuasaan sangat minim juga adalah orang yang terkorup juga. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “amock” yang berarti marah secara tiba-tiba dan melakukan  perusakan secara brutal dengan alasan yang tidak bisa dicerna secara nalar (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 1 – 2). Dalam pengertian konvensional, konsep empowerment atau pemberdayaan memiliki dua pengertian. Pertama, to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Kedua, to give ability to atau to enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 115).

Dalam kaitannya dengan kekuasaan, pemberdayaan dapat ditinjau dari tiga sudut pandangan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau power to nobody. Pandangan ini mendasarkan alasannya pada sifat kekuasaan yang telah mengalienasi manusia dan telah menghilangkan eksistensi manusia seutuhnya. Pandangan kedua adalah power to everybody atau kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang. Kekuasaan yang berada pada salah seorang atau segelintir pihak cenderung disalahgunakan. Pandangan terakhir adalah memberikan penguatan pada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan inilah adalah pandangan yang paling moderat dibanding pandangan lainnya. Kekuasaan yang dihancurkan adalah kemustahilan, sedangkan kekuasaan yang diberikan pada setiap orang tentu akan menimbulkan kerusuhan dan anarki. Oleh sebab itu, pandangan ketiga yang paling realistis yaitu power to powerless  (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 118 – 119).

Konsep pemberdayaan muncul karena dua premis mayor, yaitu adanya kegagalan dan harapan. Kegagalan dalam hal ini berarti gagalnya pembangunan, khususnya di negara-negara dunia ketiga, untuk memecahkan permasalahan kemiskinan dan lingkungan. Malahan, pembangunan yang selama ini terjadi dituding telah memperparah kondisi yang ada dengan tingkat kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang semakin meninggi. Pada saat yang sama, muncul harapan karena hadirnya alternatif-aternatif pembangunan yang memasukan nilai-nilai demokrasi, kesadaran ekologi, gender, persamaan hak, dan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Kegagalan dan harapan adalah cermin dari nilai moral dan nilai-nilai normatif. Gejala dan harapan sangat dirasakan pada tingkat individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, seperti kata John Friedmann, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual  (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 59).

Kelahiran konsep pemberdayaan masyarakat seringkali dikaitkan dengan gugatan terhadap kegagalan-kegagalan pembangunan khususnya di negara dunia ketiga. Selain itu, perkembangan pemberdayaan masyarakat sering dikaitkan dengan LSM atau organisasi non pemerintah dan organisasi-organisasi sosial. Namun sebenarnya, di Indonesia cikal bakal kelahiran LSM atau organisasi non pemerintah telah lahir pada masa kolonialisme. Tahun 1890 misalnya ada Mardi Karya, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Suryopranoto yang berkecimpung dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Lahirnya Budi Utomo juga memiliki karakter yang sama dengan  LSM atau organisasi non pemerintah saat ini. Dua contoh lembaga ini tidak berorientasi pada keuntungan, namun kerja-kerja yang dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarkat. Harus diakui memang, karakter organisasi yang lahir pada masa kolonialisme dengan masa kemerdekaan memang berbeda, namun kesamaannya adalah spirit bekerja untuk masyarakat tetap ada (Nainggolan, 2004: 107).

Pemberdayaan masyarakat mendapat tempat dalam penerapan pembangunan karena sejatinya pembangunan berarti “perbaikan masyarakat”.  Unruk itu, pembangunan yang benar adalah dikerjakan oleh masyarakat dan bukan dikerjakan untuk masyarakat. Pembangunan bisa dikoordinir oleh pemerintah dan agen-agen pemberi bantuan resmi dengan segala kelengkapan mreka seperti kelembagaan, infrastruktur, pelayanan, dan dukungan. Namun pembangunan harus dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan bukan berupa komoditas yang bisa ditimbang dann diukur dengan angka statistik GNP. Pembangunan merupakan proses perubahan yang membuat masyarakat terlibat, bertanggung  jawab, dan menyadarai potensi yang mereka miliki (Clark, 1995: 29).

Penerapan pemberdayaan masyarakat paling banyak digunakan di sektor ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Empat jalur strategis yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu perluasan kesempatan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Perluasan kesempatan ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hdiup secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan untuk menjamin semua masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berusaha agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Terakhir, perlindungan sosial ditujukan khususnya pada kelompok-kelompok yang rentan (anak-anak, perempuan, orang tua, orang berkebutuhan khusus, dll) dan ditujukan pada masyarakat yang baru terkena bencana alam, resesi ekonomi, dan konflik sosial  (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 33 – 34). Atau pada kondisi yang umum, pemberdayaan  masyarakat harus meliputi enabling (menciptakan suasana kondusif), empowering (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), protecting (perlindungan dan keadilan), supporting (bimbingan dan dukungan), foresting (memelihara kondusi yang kondusif tetap seimbang)  (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 117).

Pemberdayaan masyarakat jika dipilah berdasarkan pada tingkatan apa bekerjanya, maka akan diperoleh tiga tingkatan. Tingkatan pertama, pemberdayaan masyarakat berkutat di “ranting dan daun” atau pemberdayaan konformis. Pada tingkatan ini, pemberdayaan masyarakat lebih bersifat karikatif dan sinterklas, bentuknya adalah memberikan bantuan dalam bentuk modal maupun sudsidi. Struktur sosial, politik, dan ekonomi dilihat sebagai sesuatu yang sudah ada. Tingkatan kedua berada pada “batang” atau pemberdayaan reformis. Pada tingkatan ini melihat akar permasalahan ada pada implementasi di lapangan dan operasionalisasi dari kebijakan. Struktur sosial, politik, dan ekonomi tidak dianggap masalah. Sedangkan, tingkatan terakhir terletak pada level “akar” atau pemberdayaan struktural. Masalah utama bagi tingkatan ini terletak pada struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan pihak yang lemaha semakin melemah. Oleh sebab itu, tingkatan ini beranggapan harus dilakukan transformasi struktural. Penilaian secara umum, pemberdayaan yang banyak terjadi adalah pemberdayaan konformis, tingkat pertama. Sedikit yang menyentuh pada tingkatan kedua. (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 119 – 121).

Berdasarkan tiga tipe di atas, pemberdayaan masyarakat misalnya di bidang ekonomi rakyat cenderung berada pada tipe reformis. Pijakan tipe reformis ini adalah developmentalis dengan ideologi modernisasi. Perbaikan kemiskinan diselesaikan misalnya dengan penyelenggaran pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, membangun komunitas perekonomian rakyat, pendampingan, dan perbaikan etos kerja (Nainggolan, 2004: 109).

Pemberdayaan masyarakat memiliki tiga sisi yaitu penyadaran, pembangunan kapasitas, dan pendayaan. Pada sisi pertama, penyadaran, target masyarakat diberikan pemahaman-pemahan tentang hak-hak yang seharusya dimiliki. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, kepercayaan, dan penyembuhan. Sisi kedua adalah peningkatan kapasitas atau memberikan kemampuan. Peningkatan kapasitas terdiri dari tiga jenis yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Sisi terakhir adalah pendayaan. Memberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang  (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 3 – 6).

Pemberdayaan masyarakat telah menjalan dan melebar kemana-kemana dari dunia akademisi sampai para praktisi pembangunan, serta diyakini membawa perubahan yang cukup berarti di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan memiliki berbagai strategi, pendekatan, dan metode. PRA misalnya sebagai sebuah metode, menempatkan masyarakat sebagai subyek yang mengenal potensi dirinya dan mampu melakukan perubahan (Chambers, 1996: 19). Selain itu, pemberdayaan masyarakat sejalan, senafas, dan saling mengisi dengan konsep pendidikan kritis yang dikembangkan Paulo Freire. Pendidikan kritis digunakan sebagai dasar paradigma dan metode untuk  melakukan berbagai macam pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Pendidikan kritis di sini diletakkan sebagai bagian strategi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (Topatimasang, 2007: 31).

http://ketutsutawijaya.wordpress.com/2009/06/13/pemberdayaan-masyarakat/